4 Janji pemerintah redakan amarah buruh usai harga BBM naik

Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan, Senin (24/11). Mereka menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut dan menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Unjuk rasa dilakukan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992. Selain dari Medan, mereka datang dari Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Dalam unjuk rasa ini, buruh merasa kecewa dengan janji-janji pemerintah. Mereka menyatakan bukan hanya pada pemerintahan Jokowi, pada awal pemerintahan SBY juga terjadi kenaikan BBM. Ketika itu mengimbau buruh bersabar dan mengetatkan ikat pinggang.

"Sekarang SBY diganti Jokowi, buruh kembali dihadapkan dengan kenaikan harga BBM. Buruh merasa tertipu dan seakan-akan lepas dari mulut buaya, jatuh ke dalam mulut harimau," kata Ketua DPD SBSI 1992 Pahala Napitupulu dalam orasinya.

Kenaikan harga BBM itu sangat memukul kaum buruh. Terlebih angka kenaikannya rata-rata 36,5 persen, sehingga memberi dampak luar biasa terhadap biaya hidup buruh.

Aksi demo buruh ini tak hanya di satu lokasi saja. Kemarin buruh juga melakukan demo di beberapa titik salah satunya jalan tol Balaraja dan jalur Pantura. Aksi demo buruh ini sampai menutup akses jalan dan mengganggu aktivitas warga.

Menteri keuangan era SBY, Chatib Basri mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi beberapa waktu lalu.

Mengenai masih adanya protes kenaikan BBM subsidi, Chatib menilai ini adalah tradisi biasa. Jokowi diharapkan tidak terlalu memusingkan ini karena kebijakan kenaikan BBM subsidi dinilai sudah benar.

"Bagian tradisi itu protes. Sudah benar itu kenaikan. Alokasi anggaran subsidi BBM selama ini tidak tepat. Masyarakat miskin kasihan karena harusnya bermanfaat langsung ke mereka. Ngapain uangnya dibakar," tegasnya.

Menurut Chatib, kebijakan ini akan mempersempit gini rasio atau ketimpangan antara si kaya dan miskin di Indonesia.

"70 persen BBM subsidi dinikmati masyarakat menengah atas, masyarakat miskin tidak dapat. Jadi memperkecil gini rasio, tapi angka pastinya harus dihitung dulu," ucap Chatib di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta.

Pemerintah sendiri memberikan sejumlah janji untuk meredam penolakan di masyarakat. Apa saja janji manis tersebut? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.