Akurasi data KIP dan KIS dinilai masih bermasalah

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun dalam hal ini masyarakat dinilai masih belum mengetahui fungsi yang sebenarnya untuk kartu-kartu tersebut.

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas mengatakan untuk kartu-kartu itu permasalahannya terjadi pada akurasi data. Seperti data soal angka kemiskinan yang tidak pernah update.

"Kalau menurut saya baik itu KIP, KJP, KIS, selalu problemnya pada akurasi data," kata Darmaningtyas di Hotel Mega Matra, Matraman Jakarta, Sabtu (8/11).

Darmaningtyas mencontohkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki kriteria masyarakat miskin yaitu yang mempunyai rumah berlantai tanah. Namun, Tyas, begitu dia dipanggil, menolak jika kriteria kemiskinan dilihat dari situ.

"Orang di desa rumahnya lantai tanah tapi punya sapi 10 tanahnya luas itu tidak tergolong miskin," ujarnya.

Dia mengimbau agar Presiden Jokowi mengevaluasi kriteria miskin terlebih dahulu, karena selama ini pemerintah manapun belum melakukan evaluasi seperti itu.

"Oleh karena itu saya mengimbau pemerintah Jokowi itu untuk mengupdate kriteria kemiskinan dan jumlah kemiskinan," katanya.

Lanjutnya, selama ini kartu-kartu tersebut masih salah sasaran. Yang seharusnya dapat malah tidak. Itu akibat tidak ada update masalah data kemiskinan.

"Jadi harusnya mengupdate kriterianya, memperbaharui datanya dan memperbaiki mekanisme penyalurannya supaya menjangkau masyarakat miskin yang berhak menerima kartu," imbuh Tyas.